Otomotif Terbaru

Alasan Pemprov DKI Jakarta Ngotot untuk Uji Emisi Seluruh Kendaraan

Alasan Pemprov DKI Jakarta Ngotot untuk Uji Emisi Seluruh Kendaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan segera menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi gas membuang kendaraan bermotor. Artinya setiap kendaraan akan diwajibkan untuk laksanakan uji emisi

Jika sesuai rencana seperti mengenai Pergub tersebut pada pasal 2 ayat 1, kebijakan ini akan efektif mulai 24 Januari 2021. Tapi apa yang menjadi alasan DKI Jakarta ngotot untuk sanggup laksanakan pengecekan emisi?

“Latar belakangnya adalah bagaimana kami melakukan perbaikan kualitas udara Jakarta. Sebagaimana kami ketahui bahwa pencemaran udara 75 persennya disumbang oleh sumber pencemar bergerak yaitu kendaraan bermotor,” ujar Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan kepada detikOto.

“Tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur No 66/2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara. Dalam peningkatan kualitas udara Jakarta, sudah dikeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/2019 yang dicantumkan 7 inisiatif yang secara terukur dilaksanakan. Salah satunya adalah Pergub No. 66/2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor,” Yogi menambahkan.

Dalam pemberitaan detikOto sebelumnya, barang siapa yang melintas di jalur DKI Jakarta kini mesti lulus uji emisi. Seperti tertuang didalam Pergub Nomor 66 tahun 2020 pasal 2 ayat 1. Adapun kebijakan ini efektif pada 24 Januari 2021.

Aturan mesti uji emisi kendaraan juga mengancam pelanggarnya dengan sanksi bagi yang tidak lulus uji emisi. Untuk menjaring pelanggar, Pemprov dengan Kepolisian, Dishub, dan DLH akan laksanakan razia.

PLT Kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarifudin menyatakan sanksi yang disiapkan bukan sekadar tilang. Kendaraan yang tak lolos uji emisi sanggup mendapat sanksi menambahkan biaya parkir. Ini akan berlaku pada area perbelanjaan dan di pertokoan.

“Sanksi tilang jikalau kedapatan pada saat dilakukan operasional penegakan hukum dengan kepolisian dan dishub dan juga lembaga Terkait lainnya,” pungkas Syaripudin.

 

Comment here